Cegah KKN, ASN Wajib Isi LHKASN

PERTANGGUNG JAWABAN: Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bulungan diwajibkan menyerahkan LHKASN dan LHKPN. PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA
Ahli bedah pun kaget! Ibu 54 tahun terlihat lebih muda dari pacar
Ini yang menyebabkan bau tak sedap dari mulut Anda!
Diskon gila-gilaan. S9 hanya IDR 2.800.000 sampai akhir tahun!
Di malam hari Anda akan kehilangan 1 kg jika Anda melakukan ini sebelum tidur

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, H. Sudjati menegaskan kepada seluruh Apratur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Pengisian LHKASN, merupakan amanat dari Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) nomor 1 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Saya menginstruksikan kepada seluruh ASN agar selalu menyampaikan LHKASN,” kata Bupati kepada Radar Kaltara.

Penyampaian LHKASN ini penting, yang merupakan bagian dari pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, dan membentuk transparansi serta menguatkan integritas ASN. Khususnya, ASN di lingkungan Pemkab Bulungan. “Jadi penyampaian LHKASN ini sebagai bentuk pertanggung jawaban atas harta yang dimiliki setiap ASN,” bebernya.

Selain LHKASN, ASN juga wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Adanya LHKPN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor 7 tahun 2016, di mana LHKPN merupakan kewajiban seluruh pejabat penyelenggara negara di Indonesia.

“Dalam peraturan itu sudah jelas, kalau LHKPN itu wajib. Artinya, kalau wajib harus dilaksanakan,” tegasnya.

Dijelaskan, LHKPN tujuan penyampaiannya kepada KPK, sedangkan LHKASN disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat. “Perlu saya tekankan, bahwa pengisian LHKASN wajib bagi seluruh ASN yang tidak melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN, termasuk di dalamnya pengelola anggaran maupun panitia pengadaan barang dan jasa,” sebutnya.

Bupati mengingatkan, bahwa pelaporan harta kekayaan harus dilaksanakan oleh seluruh ASN, karena merupakan strategi pencegahan tindak pidana korupsi, dan menjadi salah satu indikator dalam zona integritas. Selain itu, sebagai ASN yang merupakan penyelenggara pemerintah dan pembangunan, dituntut untuk memahami berbagai ketentuan yang berlaku. Termasuk kewajiban yang harus dipenuhi, dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih, khususnya di lingkungan Pemkab Bulungan.

“Jadi LHKASN dan LHKPN ini wajib disampaikan oleh seluruh ASN. Hal itu dilakukan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN,” pungkasnya. (*/jai/eza)

No comments.